THE TRUTH MANSION

Chapter 6

        Town memilih sistem pemerintahan yang terdiri atas menteri-menteri. Para ahli dalam bidang pendidikan, hukum, tenaga kerja, perdagangan, pertahanan, budaya, dan lingkungan hidup merekomendasikan beberapa kandidat untuk masing-masing bidang. Lalu tujuh orang menteri—satu menteri untuk satu bidang dibentuk melalui diskusi tertutup antara pihak-pihak terkait dengan menteri yang bertugas saat itu. Konon, identitas para menteri dirahasiakan dengan ketat, dan bahkan Presiden Direktur tidak tahu siapa mereka. Presiden Direktur hanya menetapkan satu orang sebagai juru bicara Dewan Menteri.

        Mereka mendapat gaji yang sangat tinggi, posisi yang terjamin nyaris seumur hidup, dan kekuasaan mutlak. Namun, kehormatan yang tidak bisa ditunjukkan kepada siapa pun itu terasa hampa, dan mereka pasti resah karena harus menjalani hidup dengan pekerjaan dan gelar palsu. Terlebih lagi, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat apabila mereka terbukti membocorkan informasi rahasia atau mengumumkan status mereka. Konon, salah seorang menteri pernah dihukum mati di depan banyak orang gara-gara membocorkan statusnya dan siapa-siapa saja yang diangkat menjadi menteri dalam pertemuan pribadinya. Banyak yang menganggap hukuman itu adalah peringatan bagi orang-orang lain.

        Demi mengantisipasi kerusuhan dan kekacauan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat, Dewan Menteri memberlakukan sesuatu yang mereka sebut “Hukum Khusus” tanpa prosedur resmi apa pun. Stasiun televisi dan radio dilebur menjadi satu, sama halnya dengan kantor surat kabar. Dosen, peneliti, dan mahasiswa langsung kehilangan pekerjaan karena beberapa jurusan di universitas dihapus. Banyak toko dan perusahaan yang mendadak disegel hanya gara-gara lokasi, jenis usaha, atau latar belakang pemilik usaha. Namun, mereka sama sekali tidak bisa memprotes.

        Ketika kota ini pertama kali diambil alih, Presiden Direktur berjanji akan menerima semua penduduk asli sebagai penduduk kota-negara baru. Namun, ia tidak menepati janjinya. Hal ini dikarenakan Dewan Menteri menetapkan kualifikasi kewarganegaraan untuk mencegah munculnya kasus imigran gelap yang tak terkendali. Bahkan orang-orang yang hidup dengan damai di tempat tinggal mereka selama ini terancam dideportasi, dan properti mereka yang tak seberapa disita dan dijadikan properti umum. “Hukum Khusus” tidak melarang proses ini. Proses ini hanya diterapkan pada para penduduk asli dan Town pun dibanjiri penjahat. Mereka tidak punya sel tahanan yang cukup. Masa persidangan dipersingkat dan banyak sekali hukuman deportasi dijatuhkan hanya untuk pelanggaran kecil. Konon, tindakan itu diambil untuk mengembalikan kestabilan Town secepat mungkin, tapi tetap tidak ada perubahan apa pun di Town setelah kondisinya stabil.

        Dewan Menteri tetap beroperasi dengan cara yang sama. Tidak ada informasi tentang para menteri dan tidak ada berita tentang bagaimana menteri baru akan ditunjuk untuk mengisi posisi yang kosong akibat penyakit, kecelakaan, atau kematian Satu-satunya orang yang diungkapkan secara resmi adalah juru bicara yang ditentukan oleh Presiden Direktur. Pada saat ditunjuk, si juru bicara masih sangat muda, sehingga ia masih memegang jabatan itu sampai sekarang.