Metaverse World

Bank Nusantara

Komandan peleton kavaleri ke dua yang baru diangkat adalah Wirama, menertawakan kakaknya yang merupakan seorang seniman beladiri tingkat lanjutan, bernama Wiro berkata: “Kakak, kali ini anda dapat membeli padepokan dan jalankan bisnis ini sendiri!”

Wiro mengerutkan kening. “Jangan membuat masalah, saya tidak punya banyak uang. Lagipula hak kepemilikan di Jawa Dwipa belum diperbolehkan”

“Hei kak, anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Mulia telah memikirkan semuanya, bagaimanapun salahmu sendiri tidak memperhatikan pemberitahuan sebelumnya. Melalui Tuan Kawis Guwa, Yang Mulia telah mengizinkan privatisasi, bahkan telah menyiapkan Padaringan untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah.”

Wiro sangat gembira mendengar berita ini, dengan ragu berkata: “Sekarang saya tidak tahu apa kondisi untuk mendapatkan pinjaman, saya khawatir tidak memenuhi persyaratan!”

“Kak, mari saya jelaskan dengan benar. Karena sepertinya Kak Wiro benar-benar pesimis terhadap kebijakan yang di buat pejabat yang berwenang di Jawa Dwipa. Mari kita berpikir dengan logis. Jika Kak Wiro yang adalah seorang seniman beladiri tingkat lanjutan, bahkan tidak bisa mendapatkan pinjaman. Maka kebanyakan orang dari teritori tidak akan dapat memenuhi kualifikasi untuk mengambil pinjaman. Bagaimana Yang Mulia akan memulai proses privatisasi yang seburuk itu? “Wirama dan Heru Cokro telah melakukan kontak beberapa kali, jelas lebih banyak tahu mengenai kepribadian Heru Cokro daripada Wiro.

Wiro mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi.

Setelah argumen tersebut mereda, Heru Cokro mengatakan: “Tuan Kawis Guwa telah memperkenalkan konten privatisasi kepada semua orang. Untuk mencapai tujuan privatisasi ini, setidaknya kita harus melakukan enam hal berikut.”

“Pertama, kita harus membuat Padaringan. Kedua, kita harus menentukan harga jual atau sewa dari berbagai aset seperti rumah kayu warga, toko, dsb. Ketiga, kita harus membangun serangkaian toko makanan, tukang daging, toko roti, dan keperluan-keperluan mendasar lainnya. Toko ini dapat memastikan kesedian barang-barang kehidupan dasar warga. Selain itu, penduduk dapat dengan mudah membelinya. Keempat, tingkat upah dan tingkat harga jual-beli barang-barang harus ditetapkan dengan benar. Kelima, seseorang harus bertanggung jawab atas manfaat dasar yang akan didistribusikan. Keenam, sistem pajak harus ditetapkan, dengan catatan pengambilan pajak tidak boleh memberatkan warga Jawa Dwipa. Terkait detailnya, mari kita diskusikan bersama.”

“Untuk enam isu yang saya sampaikan sebelumnya, mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita diskusikan tentang Padaringan, tentang nama Padaringan, bagaimana menurutmu?”

“Padaringan Jawa Dwipa, bagaimana?” kata Pusponegoro.

“Terlalu acak, tidak bagus!”

“Hei, saya pikir lebih baik menyebutnya Padaringan Jaya Abadi, agar jaya dan abadi selamanya!” Ini adalah pendapat dari Jarwanto.

“Ini bahkan lebih buruk daripada mencuri nama orang lain!”

“Teritori ada di Jawa Timur, itu bisa disebut sebagai Padaringan Jawa Timur, bagaimana?” Notonegoro berkata dengan percaya diri.

“Terlalu sempit, tidak bagus digunakan!” Jawab Heru Cokro sembari menggelengkan kepalanya, tidak puas dengan nama-nama ini.

Saat ini, Siti Fatimah berkata: “Saya pikir itu bisa disebut sebagai Bank Nusantara, yang cocok menjadi representasi Jawa Dwipa kami. Selain itu, hal ini juga didasarkan pada dongeng-dongeng yang telah kakak Heru Cokro ceritakan kepada Fatimah. Penggunaan kata Padaringan terlalu sempit digunakan jika diimplementasikan pada konsep tempat pinjam secara luas. Selain itu, menurut cerita Kakak Heru. Nusantara adalah hegemon atas puluhan ribu pulau. Terakhir, hal ini sesuai dengan rencana jangka panjang teritori.”

“Sangat bagus, brillian!” Kali ini semua orang sepakat dengan gagasan dan nama yang diberikan Siti Fatimah.

Jadi tanpa berpikir lagi, Heru Cokro membuat ultimatum. “Oke, tempat penyimpanan ini disebut sebagai Bank Nusantara. Saya akan menyuntikkan 200 koin emas sebagai modal awal. Sedangkan untuk pejabat dari Bank Nusantara, saya serahkan kepada Siti Fatimah.”

Pentingnya Bank Nusantara dapat dilihat oleh orang-orang dengan mata yang jernih. Bukan hanya inti dari privatisasi, melainkan akan memainkan peran inti teritori di masa depan. Posisi kunci seperti itu, orang-orang yang tidak terlalu dipercaya oleh Yang Mulia tidak akan dapat menerima amanah seperti ini. Karena itu, kali ini semua orang merasa tertarik dan tetap diam. Hanya menata Siti Fatimah secara tidak sengaja dan memberikan anggukan.

Siti Fatimah secara alami memahami maksud semua orang, dia sangat berterima kasih atas kepercayaan Heru Cokro dan semua pejabat yang berada di aula diskusi ini. Untuk alokasi pengelola Bank Nusantara, ia juga sudah memikirkannya dalam hati. Namun, posisinya yang saat ini sebagai Direktur Divisi Cadangan Material telah membuat orang merasa iri. Jika Anda mengambil posisi Bank Nusantara lagi, itu pasti akan menimbulkan gejolak.

“Kakak, aku takut energiku terbatas, aku sudah sangat sibuk mengurusi manajerial Divisi Cadangan Material.” Siti Fatimah secara halus menolak.

Terkait respon Siti Fatimah saat ini, masih dalam perkiraan Heru Cokro, “Jangan khawatir, saya sudah memiliki solusi terkait hal ini. Maka saya katakan dengan resmi, mencopot jabatan Siti Fatimah sebagai Direktur Divisi Cadangan Material. Kemudian Wakil Direktur Divisi Cadangan Material akan diduduki oleh Joyonegoro. Sedangkan Puspita Wardani yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Direktur Divisi Cadangan Material, pada saat yang sama dipromosikan sebagai Direktur Divisi Cadangan Material.”

Joyonegoro masih kurang dalam kualifikasi dan kemampuan, jadi Heru Cokro tidak secara langsung mempromosikannya sebagai Direktur. Adapun Puspita Wardani, dia adalah salah satu dari dua magang Siti Fatimah. Heru Cokro selalu memasukkannya ke dalam kandidat pejabat inti, karena sekarang ada kesempatan, secara alami mempromosikannya ke posisi penting ini.

Semua orang hanya bisa diam, Heru Cokro tidak perlu menjelaskan agar semua orang mengerti. Lagi pula, untuk saat ini, Divisi Cadangan Material lebih penting daripada Bank Nusantara.

Untuk keraguan semua orang, Heru Cokro tentu tidak ingin menjelaskan dengan panjang lebar. Melanjutkan perkataannya.

“Setelah privatisasi, keuangan teritori akan dipertanggungjawabkan secara independen. Oleh karena itu, saya juga memutuskan untuk mendirikan Divisi Finansial, yang akan bertanggung jawab atas segala urusan keuangan dan perpajakan teritori setelah privatisasi. Divisi Finansial akan beroperasi secara independen, Bank Nusantara akan dimasukkan dalam yurisdiksi Divisi Finansial. Sedangkan untuk Direktur Divisi Finansial, saya menunjuk Siti Fatimah.”

Ada orang yang tiba-tiba menyadari bahwa kebijakan ini sangat menakutkan. Direktur Divisi Finansial dan pengelola Bank Nusantara, itulah dewa kekayaan yang sebenarnya. Pentingnya status juga dapat disandingkan dengan Eksekutif Biro Administrasi.

Siti Fatimah juga sangat bersemangat, sebelum ini Heru Cokro telah berbicara dengannya. Tanpa diduga, dalam pertemuan kali ini saya dapat melepas beban Divisi Cadangan Material dan beralih ke Divisi Finansial yang lebih penting. Dia perlahan bangkit dan berkata dengan renyah: “Aku tidak bisa apa-apa selain kakak Heru. Jadi Fatimah mohon bantuan dan bimbingannya!”

Heru Cokro mengangguk. “Setelah pembentukan Divisi Finansial, tugas selanjutnya adalah membuat sistem pajak yang efektif dan efisien. Dari sini, saya akan menetapkan aturan umum untuk semua orang diskusikan. Aturan implementasi perpajakan dan aturan pinjaman untuk Bank Nusantara, mengharuskan Divisi Finansial untuk bertanggung jawab penuh atas pengembangannya.”

Siti Fatimah mengangguk dan berkata bahwa hal ini dapat mengerti.