Metaverse World

3 %, Pajak Termurah Dalam Sejarah Dunia

“Secara sederhana, pajak dapat dibagi menjadi “pajak agrikultur” serta “pajak industri dan komersial”. Pajak agrikultur relatif sederhana, tarif pajaknya adalah 3 %. Pajak industri dan komersial dibagi menjadi pajak tarif dan pajak bisnis. Sedangkan tarif perlu diperluas dalam lingkup teritori untuk menetapkan tingkat keberhasilannya. Setelah bersentuhan dengan dunia luar, pajak dapat diaplikasikan. Harapan saya, dengan hal ini dapat mendorong industri bisnis untuk berkembang lebih baik.”

“Perpajakan sebagai sumber keuangan penting untuk masa depan teritori, jadi stabilitas tarif pajak harus di jaga dengan baik. Perihal tarif pajak, semua orang silahkan mengajukan pendapat dan berbicara dengan bebas, tidak perlu ragu, apalagi sungkan.”

Kawis Guwa berdiri dan berkata dengan tenang: “Yang Mulia penuh kebijaksanaan dan mencintai rakyat-rakyat kecil. Tarif pajak sudah merupakan tarif terendah dalam sejarah. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa tarif pajak yang rendah ini apakah dapat mempertahankan pengeluaran harian teritori dan konsumsi pendanaan militer?”

“Tuan Kawis Guwa Jangan khawatir. Alasan saya mengajukan pajak 3 % ini adalah satu, kondusif untuk kekayaan rakyat dan juga dapat meringankan beban rakyat. Kedua, tarif pajak yang rendah lebih kondusif bagi perkembangan pesat indeks ekonomi wilayah. Selama kita dapat membuat kue yang lebih besar, bahkan jika itu hanya sebagian kecil masih sangat mengesankan. Sebaliknya, meskipun hanya kue kecil yang bisa diproduksi teritori, bahkan jika diambil setengahnya, masihlah kekayaan. Lebih penting lagi, teritori memiliki sumber pendapatan lain yaitu produk industri yang tidak berada dalam klasifikasi privatisasi. Semua keuntungan ini akan diserahkan langsung kepada Divisi Finansial. Oleh karena itu, Tuan Kawis Guwa tidak perlu khawatir tentang keuangan teritori. “Jawab Heru Cokro.

Tuan Kawis Guwa yang mendengar bahwa Yang Mulia ingin menyerahkan Gudang Garam dan keuntungan industri lainnya kepada Divisi Finansial, Kawis Guwa merasa lega. Dengan judul pelayanan primanya, tingkat perpajakan yang rendah, sesuai dengan yang ia harapkan. Kekhawatirannya adalah bahwa Yang Mulia telah menempatkan industri-industri ini di bawah kepemilikan pribadi Heru Cokro. Dalam hal ini, jika teritori benar-benar kekurangan uang, maka masih perlu untuk menarik dari tangan para warga.

Setelah Kawis Guwa bertanya, Pusponegoro berdiri. “Yang Mulia, ada satu hal yang masih saya cemaskan. Perihal para petani, apakah masih perlu membayar sewa lahan pertanian sambil membayar pajak agrikultur?”

“Direktur Pusponegoro tidak perlu cemas, teritori akan memberikan lahan pertanian untuk setiap petani secara gratis. Hak properti atas lahan pertanian tetap menjadi milik teritori. Sedangkan untuk hak penggunaan dan pendapatan lahan pertanian akan menjadi milik petani. Selain itu, petani tidak diperbolehkan menjual dan memerger tanah. Sejalan dengan itu, petani tidak boleh membuka lahan pertanian secara pribadi. Semua reklamasi lahan pertanian tersebut hanya dapat dilakukan oleh Divisi Pertanian. “Heru Cokro menjelaskan secara singkat, kemudian berkata:” Adapun pembagian lahan pertanian, Divisi Pertanian akan bertanggung jawab penuh atas jumlah lahan pertanian yang akan didistribusikan kepada setiap petani. “

Pusponegoro mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti.

Mendengarkan penjelasan Heru Cokro tentang isu petani. Beberapa orang merasa terdorong, Joyonegoro yang tidak bisa duduk diam lagi, berdiri dan berkata. “Yang Mulia, bawahan juga ingin tahu, bagaimana para nelayan dan penggembala akan dikenai pajak?”

“Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, saya akan menjawab isu tentang nelayan. Sebagai contoh, ikan laut yang ditangkap nelayan, ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ketika nelayan menjual langsung ikan hasil tangkapannya di pasar, hanya pajak gerai yang akan dibayarkan. Untuk mengantisipasi penggelapan pajak tersebut, nelayan harus menjual ikan di gerai tetap dan tidak diperbolehkan mendirikan gerai sendiri. Sedangkan yang lainnya adalah menjual langsung ke Divisi Cadangan Material akan dikenai pajak bisnis. Teritori tidak mengenakan pajak apa pun, selain yang telah saya sebutkan sebelumnya.”

Heru Cokro tahu bahwa masih ada banyak celah dalam kebijakan ini, masih ada beberapa celah yang mungkin dimanfaatkan orang untuk menghindari membayar pajak. Misalnya, jika seorang penggembala membudidayakan ternaknya di padang rumput teritori, maka ia bisa menghindari membayar pajak. Maka solusi yang bisa saya ambil adalah dengan membentuk Divisi Finansial. Namun sayangnya Divisi Finansial masihlah grup baru, sehingga tidak cocok untuk operasi yang terlalu rumit. Jika dipaksakan, maka hanya akan merugikan diri sendiri.

Ketika Joyonegoro selesai, Laxmi berdiri dan berkata sambil tersenyum: “Kakak, Laxmi juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Jika Laxmi akan membuat toko penjahit sendiri, maka pesanan untuk menjahit satu set yang akan diberikan kepada setiap penduduk sebelumnya, bagaimana? apakah masih akan dilanjutkan? Jika kakak ingin melanjutkan, kemana Laxmi harus meminta kompensasi?”

“Ini pertanyaan yang sama baiknya dengan sebelumnya.  Tentu saja pekerjaan menjahit pakaian akan terus berlanjut. Adapun metode pembayarannya, terdapat dua opsi. Satu, pasokan bahan akan disediakan oleh teritori, toko penjahit hanya bertanggung jawab atas pemrosesan bahan dan produksinya. Disini, teritori akan membayar tukang jahit untuk biaya pemrosesan bahan dan produksinya. Sedangkan yang lainnya adalah toko penjahit membeli kain sendiri, teritori akan membeli pakaian tersebut sesuai dengan harga pasar.”

Heru Cokro berhenti sejenak dan melanjutkan perkataannya: “Metode kerjasama cocok untuk diaplikasikan atas semua jenis transaksi perdagangan setelah privatisasi diberlakukan. Tentu saja, setelah privatisasi ini. Item seperti panah, zirah dan senjata tidak boleh diproduksi sesuka hati. Produksi bengkel senjata akan dikendalikan oleh teritori.”

Diskusi tentang perpajakan berlangsung selama sembilan puluh menit. Dalam kurun waktu ini, perwakilan dari masing-masing industri telah mengajukan pertanyaan. Tentu, Heru Cokro menjawabnya satu persatu.

Pada saat yang bersamaan, Siti Fatimah merasakan stres yang berkepanjangan. Pikirkan tentang hal ini, banyak sekali problem yang dibicarakan, sedangkan dia sendiri tidak tahu bagaimana menjawab, apalagi memberikan solusi.

Pada saat ini, dia seperti siswa menengah yang bersiap untuk menghadapi ujian akhir sekolah atau yang sekarang ini, kita kenal sebagai penilaian akhir tahun. Siti Fatimah mencatat semua jawaban Heru Cokro. Setelah semuanya dilakukan, dia akan mengatur dan menyortir jawaban Heru Cokro, menuliskannya ke dalam pedoman kerja Divisi Finansial. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus memulai pekerjaannya.

Setelah menyelesaikan permasalahan perpajakan, beberapa hal lainnya akan jauh lebih sederhana. Heru Cokro langsung berkata: “Perihal penetapan upah dan standar harga, akan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi. Setelah detail rencana selesai dirumuskan, silahkan laporkan kepada saya. Untuk pembangunan berbagai toko, menjadi tanggung jawab Divisi Konstruksi. Sedangkan program kesejahteraan dasar, secara alami menjadi tanggung jawab Divisi Cadangan Material.”

Kawis Guwa, Joyonegoro, dan Buminegoro, yang mengemban tanggung jawab itu, mengangguk dan memberi isyarat mengerti.